24 June, 2017
BP2T Aceh
You are here: /

Sejarah Singkat

Instansi BP2T Aceh pada awalnya terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) yang diresmikan pada tanggal 25 Mei 2007, dalam perjalanan menuju kepada perizinan satu pintu sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum, sebelum terbitnya Qanun yang difinitif, ada beberapa referensi ketentuan di mana berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan begitu juga dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah. maka Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, memproritaskan beberapa qanun yang beriringan dengan fungsi dari pelayanan publik, pada tanggal 31 Desember 2008 terbitnya Qanun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik dan Qanun Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam menjalankan kegiatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh, Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam perjalanannya perizinan terpadu satu pintu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, di mana Pasal 30 ayat (5) jelas merupakan kewenangan Gubernur, maka BP2T Aceh mengajukan pelaksanaan penyelenggaraan dan diikuti dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, maka Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun  2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh (BP2T).

Untuk mensikapi permohonan dari calon investor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, membuat beberapa pedoman dengan berpedoman dan berkonsultasi dengan instansi pusat (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal serta dilengkapi dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2010 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), kesemuanya adalah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009.

Hingga saat ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh telah membina 23 Kabupaten/Kota di Aceh dimana keseluruhan Kabupaten/Kota telah dapat diakses dan proses perizinannya melalui SPIPISE yang terintegrasi dengan BKPM di Jakarta sebagai induk SPIPISE.